GAJI PNS KE 13 CAIR


Menteri Keuangan telah mengeluarkan juknis tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas, dengan nomor 144/PMK.05/2014. Berdasarkan peraturan ini PNS, anggota TNI anggota Polri dan pejabat negara bisa menikmati gaji tambahan atau biasa disebut gaji ketiga belas. Pembayaran gaji ketiga belas, bisa dibayarkan mulai bulan Juli 2014. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 10 (ayat 1). Dalam hal pemberian gaji/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2014, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bulan Juli 2014.
Berikut adalah update aplikasi GPP/BPP dan peraturan yang mendasari, yang diperuntukkan untuk gaji ketiga belas:




Aplikasi SILABI Bendahara 2014


Bendahara pengeluaran dan penerimaan memiliki aplikasi dalam memudahkan pembukuan transaksi keuangan. Aplikasi ini disebut SILABI, aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014 dengan update 14.1.3.
Cara install Aplikasi ini sama dengan cara update Aplikasi SPM 2014 yaitu:
  1. Jalankan  Update_SPM_14.1.3.exe
  2. Setelah Update_SPM_14.1.3.exe berhasil dijalankan adalah  membuat user dan password. Pembuatan user dan password ini dilakukan melalui startup14.exe yang trdapat dalam folder :DBSATKER\useradmin. 
  3. Masuk ke startup lalu buatkan user untuk
  • LPJ Penerimaan  dengan level   2 ( Operator ) dan menu 3 Bendahara Penerimaan
  • LPJ Pengeluaran dengan Level 2 (operator ) dan  menu 4 Bendahara Pengeluaran
  • Kode BPP 000 digunakan khusus untuk Bendahara Pengeluaran

Setelah itu kita akan masuk pada Aplikasi Silabi modul bendahara penerimaan untuk user bendahara penerimaan dan Aplikasi Silabi modul bendahara pengeluaran untuk user bendahara pengeluaran. Untuk mengatasi beberapa masalah aplikasi dan panduannya, berikut adalah manual SILABI dan perbaikan aplikasi LPJ Bendahara:

Kenaikan Remunerasi TNI 2014



Mabes TNI mengusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dengan menaikkan uang remunerasi menjadi sekitar 60 persen. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, “Harapan saya remunerasi ke depan lebih tinggi lagi. Ke depan remunerasi diharapkan mencapai 60 persen,” ujar Panglima usai menghadiri serah terima jabatan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla).
Namun komisi I DPR akhirnya menyetujui usulan kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi bagi prajurit TNI dari 37% saat ini menjadi 57% atau naik 20% mulai tahun 2014.
Kenaikan remunerasi tersebut sudah disampaikan ke pimpinan Komisi I DPR dan telah disetujui, karena itu akan dimulai 2014. Moeldoko optimistis, kenaikan remunerasi itu akan meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI.
Perlu diketahui, saat ini tunjangan kinerja yang diterimakan di lingkungan TNI menurut Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), disebutkan tunjangan kinerja TNI terdiri atas 19 kelas jabatan.
Kelas jabatan tertinggi atau 19 mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp29,22 juta. Untuk kelas di bawahnya yaitu ke-18 sebesar Rp21,64 juta, kelas 17 (Rp17,47 juta), dan kelas 16 mendapat tunjangan Rp12,94 juta. Sementara itu, untuk kelas jabatan di tengah-tengah seperti kelas jabatan 9 mendapatkan tunjangan kinerja Rp2,24 juta. Dan untuk kelas jabatan terendah mendapat remunerasi Rp924 ribu untuk kelas jabatan 2.

Kelas Jabatan
Tunjangan Kinerja TNI
19
Rp 29.226.000
18
Rp 21.649.000
17
Rp 17.471.000
16
Rp 12.942.000
15
Rp   9.586.000
14
Rp   7.101.000
13
Rp   5.462.000
12
Rp   4.202.000
11
Rp   3.232.000
10
Rp   2.693.000
9
Rp   2.245.000
8
Rp   1.870.000
7
Rp   1.626.000
6
Rp   1.414.000
5
Rp   1.230.000
4
Rp   1.118.000
3
Rp   1.016.000
2
Rp      924.000
1
                     0

Kenaikan Gaji PNS 2014


Gaji pokok PNS, anggota TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan naik 6% tahun ini sesuai pangkat dan golongan. Kenaikan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 2014 tanggal 21 Mei 2014.
Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini adalah:
  1. Pembayarannya terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014, dengan besaran menyesuaikan dalam tabel lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No 34 2014 tanggal 21 Mei 2014
  2. Pembayaran gaji bulan juli 2014 menggunakan besaran jumlah gaji baru.
  3. Pengajuan SPM untuk bulan Juli 2014 masih menggunakan besaran gaji pokok lama, maka pembayaran pada bulan Agustus harus menggunakan besaran gaji pokok baru.
  4. Pembayaran kekurangan gaji sejak bulan Januari 2014 dibuat dalam daftar sendiri dan dapat dibayarkan setelah SP2D gaji induk dengan besaran gapok baru sudah terbit
  5. Pengajuan SPM gaji/kekurangan kepada KPPN disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi versi baru.

Berikut adalah file Update GPP 2014 terkait Gapok baru dan Peraturan yang mendasari:

Update GPP Batas Usia Pensiun PNS


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2014 terkait Pemberhentian PNS, maka diperlukan update Aplikasi GPP 2014. Update Aplikasi GPP ini digunakan untuk memfasilitasi perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil menjadi 58 tahun baik untuk Pelaksana maupuan Pejabat Fungsional. Selain hal tersebur terdapat perbaikan lain yang dilakukan atas laporan Satker dan KPPN yang telah masuk ke Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Download Aplikasi update yang bernama :  
  1. Aplikasi RevisiGPP-26-05-2014-Satker.exe
  2. Petunjuk penggunaan Update aplikasi GPP 

Tarif ad-valorem Penerimaan Negara Bukan Pajak Minerba


Pungutan atas penerimaan negara bukan pajak pada sektor pertambangan saat ini menggunakan tarif ad-valorem dalam besaran persentase. Tarif pengenaan atas dasar ad-valorem ditetapkan menurut nilai (uang), tidak menurut timbangan, ukuran atau satuan. Penggunaan mekanisme baru tersebut tidak menimbulkan dampak regresif sehingga tidak perlu dibedakan berdasarkan skala produksi.
Data yang ada pada Ditjen Minerba - Kementerian ESDM, menyebutkan saat ini terdapat 74 perusahaan PKP2B yang beroperasi dan 10.660 pelaku usaha IUP. Untuk wajib bayar yang berstatus IUP membayar royalti berdasarkan tarif  PP 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Tarif mineral mempunyai dasar hukum yang sama dengan batubara. Mineral timah dikenakan royalti sebesar 3% dari harga jual. Sementara mineral tembaga, emas, dan nikel dikenakan 4% dari harga jual.
Penggunaan presentase  ini tentu tidak  memperhitungkan kondisi keuangan perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh laba besar maka proporsi penerimaan PNBP menjadi kecil, namun jika harga cenderung turun maka perusahaan akan mempunyai beban produksi yang besar. Hal ini menyulitkan teknis perhitungannya, beban administrasinya tinggi, ada risiko praktik akuntansi yang curang serta risiko pergeseran pendapatan, biaya atau laba. Model ini cukup adil bagi investor serta negara dan jenis royalti yang dihitung berdasarkan basis keuntungan (profit) dari kegiatan operasi pertambangan.  

Tarif berdasarkan skala produksi dirasa kurang tepat mengingat hal tersebut dapat memicu perusahaan untuk melakukan under-reporting. Saat ini tarif yang digunakan adalah tarif ad-valorem dalam besaran persentase. Karena itu, penerapan tarif tersebut tidak menimbulkan dampak regresif sehingga tidak perlu dibedakan berdasarkan skala produksi. Selain itu, penetapan tarif berdasarkan skala produksi dapat memicu perusahaan untuk melakukan under-reporting untuk mendapatkan tarif PNBP yang lebih rendah. 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG - DOWNLOAD!!


Sistem PNBP Online

Total Pengunjung

- Copyright © Penerimaan Negara Bukan Pajak - Powered by Blogger - Designed by Alfan Bramestia -