Surat yang dikeluarkan Menteri Keuangan akhirnya disetujui, oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013. Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013.
Dari awal pengusulan remunerasi pada tahun 2013 berjumlah  23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T.
Hasil pertemuan yang dihadiri Wapres Bodiono dalam pertemuan KPRBN tanggal 25 Juni 2013. Disetujui pemberian remunerasi bagi 28 K/L tahun 2013 dengan beberapa keputusan antara lain:
1.    Besaran tunjangan kinerja untuk 28 K/L yang mengajukan remunerasi pada tahun 2013 sama dengan besaran yang diterima oleh 20 K/L pada tahun 2012 yakni 47%. Besaran tunjangan kinerja 47% tersebut juga akan diberlakukan untuk K/L yang memperoleh remunerasi pada tahun 2014.
2.      TMT Remunerasi 1 Juli 2013.
3.     Pembatasan honorarium kegiatan Tim yang diberlakukan mulai 1 Juli 2013. Dalam hal ini Pemerintah telah memberlakukan PMK No. 91/PMK/02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan tanggal 24 Juni 2013.
Pada pembahasan dengan Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 diputuskan hanya 27 K/L yang akan menerima remunerasi tahun 2013. Satu lembaga yaitu Sekretariat Jenderal DPR juga mendapat anggaran remunerasi, namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.
Berikut daftar K/L yang mendapat remunerasi TMT per 1 Juli 2013:



No
Kementerian / Lembaga
Anggaran (M)
1
Kemenlu
52,6
2
Kemendag
113
3
Kemenkes
347
4
Kemendikbud
989,8
5
Kemen Parekraf
37,1
6
Kemenhut
194
7
Kemendagri
101,7
8
Wantannas
*
9
LAPAN
9
10
Kemen K P
168,9
11
Kemen L H
*
12
Kemenhub
485,7
13
Kemenakertrans
85,6
14
BAPETEN
3
15
Kemen P U
403,9
16
Kemenkominfo
65,2
17
BMKG
77,7
18
Bakorkamla
5,41
19
BNP2TKI
16,8
20
Kemen PDT
12,4
21
Perpusnas
14
22
BIN
*
23
Setjen DPR
24,21
24
Basarnas
46,2
25
Kemensos
76,2
26
ESDM
98,2
27
BSN
3
28
Setjen Ombudsman
3
Dengan adanya tambahan 28 K/L di atas berarti tinggal 13 K/L yang belum mendapatkan remunerasi yaitu:
1.      Kementerian Agama
2.      Kementerian BUMN
3.      Kementerian Koperasi dan UKM
4.      Kementerian Pemuda dan Olahraga
5.      Badan Informasi Geospasial
6.      Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
7.      Badan Pertanahan Nasional (BPN)
8.      Setjen DPD
9.      Setjen Komnas Ham
10. Setjen KPU
11. Setjen KY
12. Setjen MK
13. Setjen MPR
Proses selanjutnya setelah persetujuan DPR adalah penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja. Perpres tersebut akan digunakan Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.

Total Pengunjung

- Copyright © Penerimaan Negara Bukan Pajak - Powered by Blogger - Designed by Alfan Bramestia -